Pelatihan/ Bimtek Tata Cara Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah dan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame guna mendukung Peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemda sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonomi dalam rangka mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah, sehingga sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan.

Sektor Pajak Daerah tersebut meliputi Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan, Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C Retribusi Daerah yang terdiri Retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa usaha dan Retribusi perijinan tertentu merupakan Sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya.